Diskusi Pembenahan Kartu Jakarta Sehat

8 Apr 2013

Permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang belum maksimal tersalurkan secara merata bagi masyarakat Jakarta kurang mampu, menimbulkan banyak reaksi baik dari masyarakat umum, sebagian dokter juga instansi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Termasuk saya sendiri, dengan kapasitas sebagai anggota DPRD. Puncak reaksi yang terjadi adalah ketika salah satu bayi kembar bernama Dera Nur Anggraini yang meninggal pada Februari 2013 lalu, karena gagal ditangani pihak rumah sakit yang dirujuk. Sebabnya, pihak rumah sakit menolak dengan alasan ruangan penuh dan peralatan NICU terbatas. Padahal Bayi Dera sedang meregang nyawa.

Kartu Jakarta Sehat adalah program era pemerintahan Jokowi-Ahok yang diluncurkan pada bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan, 10 Nopember 2012 lalu. Ketidaktahuan masyarakat akan proses administrasi dalam penggunaan KJS ini sangat berpengaruh terhadap terbengkalainya hak masyarakat dalam memperoleh jaminan kesehatan secara merata.

Perdebatan dan pembahasan mengenai KJS ni mulai ramai dibahas dalam berbagai media mainstream. Juga mulai digelar berbagai diskusi untuk mencapai solusi serta pembenahannya. Tetapi tak cukup hanya didebatkan saja, hal ini perlu sekali pemecahan untuk diambil jalan keluarnya.

Maka pada Tanggal 27 Maret 2013, saya beserta team Jakarta Manusiawi berdialog bersama Bapak Basuki Tjahaja Purnama. Di Balai kota.

Permasalahan KJS yang proses administrasinya masih belum tersosialisasi kepada masyarakat, membuat masyarakat agak kesulitan mendapatkan pelayanan. Padahal jika alur prosedur KJS disosialisasikan dengan baik dan juga dijalankan dengan semestinya, hal itu tidak akan terjadi.

Terkait masalah ini, Pak Basuki menjelaskan bahwa memang sistem KJS belum optimal disebabkan kendala utama yaitu, kurangnya fasilitas puskesmas dan rumah sakit. Disamping itu, susah membedakan antara warga yang mampu dan tidak mampu yang menggunakan KJS.

Kendala yang dihadapi selain masalah fasilitas yaitu adanya oknum yang dapat memalsukan KTP, sehingga yang bukan warga DKI, berbondong-bondong membuat KTP DKI agar bisa berobat gratis di DKI. Sehingga kapasitas fasilitas kesehatan di DKI tak merata diterima oleh warga DKI sendiri.

Ketika kami menanyakan solusi terkait hal ini, Pak Basuki pun memaparkan solusi-solusi yang yang sudah dilakukan dan yang masih dalam tahap planning. Yang telah dilakukan adalah dengan sosialisasi tentang administrasi dan prosedur yang membuat masyarakat paham. Dengan melakukan penyuluhan dan advice, agar masyarakat pengguna KJS melakukan langkah awal sebelum ke rumah sakit, yaitu berobat ke puskesmas dahulu. Kecuali jika urgent, maka diperbolehkan langsung ke Rumah Sakit.

Lalu, mulai sekarang sudah dijalankan sistem premi asuransi kesehatan bagi masyarakat DKI yang kurang mampu sebesar Rp. 23.000 per orang untuk satu bulan. Untuk ini PT. Askes sebagai operatornya. Pak Basuki merasa cukup dengan dana 800 Miliar pertahun sebagai premi asuransi kesehatan bagi 4,7 Juta orang warga DKI. Jadi, kartu KJS tidak dibagikan seperti semula untuk menghindari penggunaan bagi yang bukan berhak. Bagi warga yang akan berobat cukup datang ke puskesmas dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga.

Solusi berikutnya, Pak Basuki menambahkan lagi, dengan mengoptimalikan dokter puskesmas agar dapat mencegah penyakit di daerah yang ditanganinya. Dengan demikian, dokter akan mendapatkan fee atas prestasinya mencegah terjadinya berbagai penyakit. Upaya yang bisa dilakukan oleh para dokter tersebut adalah misalnya dengan melakukan penyuluhan langsung terhadap warga atau bisa juga melakukan konsultasi kesehatan gratis. Dengan demikian kesehatan warga bisa lebih terkontrol dan terjamin. Juga akan dilakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam menambah kapasitas pelayanan di puskesmas.

Pemprov juga mengupayakan untuk untuk membuat sistem informasi online di RSUD-RSUD, sehingga para calon pasien bisa mengetahui informasi real time tentang kamar kosong di suatu RSUD.

Ke depannya, operator sistem informasi online ini akan diserahkan ke swasta.

Juga saat ini sedang dalam pengamatan dan pendataan tentang kebutuhan-kebutuhan fasilitas-fasilitas tambahan di RSUD dan Puskesmas (misalnya: alat cuci darah, NICU dll) karena setiap RSUD dan Puskesmas itu bisa berbeda kebutuhannya.

Semua solusi tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna KJS agar lebih mudah dalam menggunakan layanan ini. Dan KJS dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.


TAGS


-

Author

Follow Me