Pendidikan Inklusif dan Jakarta Manusiawi

15 Mar 2013

Saat ini, ramai pemberitaan yang tema besarnya adalah pelanggaran hak anak. Seperti kematian bayi Dera Nur Anggraini yang meninggal karena tidak mendapatkan pelayanan dan perawatan dari rumah sakit-rumah sakit dan juga peristiwa tragis pemerkosaan seorang bapak pada anak kandungnya selama 5 tahun sejak di bawah umur. Dua kejadian yang luar biasa yang dipandang sebagai puncak gunung es dari berbagai pelanggaran hak anak.

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, hak perlindungan dari kekerasan dan tentu tak kalah pentingnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan salah satu hal pokok dalam hidupnya. Anak-anak di sini adalah termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).

Anak-anak berkebutuhan khusus ini potensial mengalami pelanggaran hak anak dan mengalami diskriminasi. Dengan disabilitas yang mereka sandang, mereka jarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas seperti yang didapat oleh anak-anak tidak berkebutuhan khusus lainnya. Anak-anak berkebutuhan khusus hanya mendapatkan pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan jenis disabilitas yang mereka sandang. Sistem pendidikan yang segregatif ini mencabut hak anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak tidak berkebutuhan khusus.

Padahal pendidikan seperti yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Namun, sejak memasuki tahun 1990-an mulai dikenal sistem pendidikan inklusif. Sebuah sistem pendidikan yang memberikan hak kepada setiap murid, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk menempuh pendidikan di sekolah yang terdekat dengan rumah tempat tinggal mereka. Sistem pendidikan inklusif melayani dan memenuhi pendidikan semua anak tanpa memandang perbedaan, mewujudkan pendidikan untuk semua (education for all) bagi anak-anak dengan disabilitas.

Beberapa ahli sudah membuat definisi tentang pendidikan inklusif ini. Sapon-Shevin (ONeil:1994) mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sedangkan Stainback (1980) mengatakan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil.

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan inklusif ini menjamin hak anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Di samping mendapatkan mutu dan kualitas pendidikan yang sama, hal ini juga menghindarkan diskriminasi terhadap hak anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan ank-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Begitupun sebaliknya, proses dalam pendidikan inklusif ini bisa berdampak meminimalisir perilaku diskriminatif oleh anak-anak yang normal terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Mereka bisa diajarkan sejak dini dan mengenal serta memahami untuk tidak berperilku diskriminatif dan lebih sensitive dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekeliling mereka.

Sistem pendidikan inklusif semakin meluas pengkajiannya sejak ada The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan khusus bulan Juni 1994 bahwa prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Pada 30 Maret 2007, dilakukan pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol. Sebuah konvensi internasional yang mendorong adanya sekolah dengan sistem pendidikan inklusif. Pasal 24 menyebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.


Implementasi di Indonesia

Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan inklusif pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 melalui kerja sama antara pemerintah Norwegia dan Pemerintah RI. Pemerintah lalu memberi payung hukum untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pendidikan inklusif di tanah air. Yakni Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 15 memberi penekanan tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dengan pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Prof. Frieda Mangunsong (2006) memberikan definisi pendidikan Inklusif menurutWestern Regional Resource Center(2002), yaitu penyedia instruksi/pengajaran yang didesain secara khusus dan menyediakan dukungan untuk siswa-siswa dengan kebutuhan khusus dalam kontekssettingpendidikan regular. Dengan demikian sekolah inklusi akan sangat memperhatikan perbedaan individu yang dimiliki oleh setiap siswa, akan memberikan apa yang diinginkan dan bisa dikembangkan oleh masing-masing skill yang dimiliki siswa.

Menurut data 2010, Dinas Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional mencatat terdapat 324.000 orang ABK di Indonesia. Sekolah dengan sistem pendidikan inklusif juga sudah bermunculan hampir di semua provinsi di Indonesia. Namun banyak laporan refleksi menyebutkan bahwa penerapan sistem pendidikan inklusif masih banyak yang belum sesuai. Sekolah-sekolah inklusi ini baru sebatas mengakomodir hadirnya siswa berkebutuhan khusus, namun belum didukung oleh infrastruktur dan SDM atau pengajar yang memadai.

Jakarta yang Manusiawi

Sekolah dengan pendidikan inklusif telah diterapkan di Jakarta sejak sekitar enam tahun lalu melalui payung hukum Peraturan Gubernur No.116 Tahun 2007. Berdasarkan pergub yang dikeluarkan di era Gubernur Fauzi Bowo inilah beberapa sekolah ditunjuk untuk membuka program inklusif.

Payung hukum lain adalah Perda no. 10 tahun 2011, di dalamnya termasuk ancaman sanksi administrasi dan pidana kepada setiap penyelenggara satuan pendidikan yang terbukti tidak menerima penyandang disabilitas sebagai peserta didik. Sanksi administrasi kepada setiap penyelenggara pendidikan yang terbukti tidak menyediakan guru dan pembimbing khusus serta prasarana dan sarana bagi peserta didik penyandang disabilitas. Sayangnya implementasi Pergub dan Perda itu masih jauh dari harapan.

Hingga saat ini, masih belum terlihat keseriusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, setidaknya dari segi anggaran. Biaya yang dianggarkan untuk pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan sebesar Rp 200.000.000 per tahun, sebagai dana pendamping untuk lima SD model inklusif. Untuk tingkat Sudin Jakarta Pusat dianggarkan Rp 50 juta untuk pembinaan guru inklusif sebanyak 60 orang, dan bimbingan teknis penyusunan KTSP, MBS, SLB Pendidikan Inklusif sebesar Rp 50 juta. Dana pendidikan inklusif untuk seluruh wilayah DKI Jakarta kurang dari Rp 2 miliar, sangat minim untuk mencukupi kebutuhan sekitar 50.000 anak berkebutuhan khusus.

Dengan melihat begitu besar dampak positif, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini, sudah saatnya Pemprov DKI di era Gubernur Joko Widodo untuk lebih serius menyikapi isu ini, karena di situ ada perlakukan diskriminatif dan pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Selain itu, dengan adanya sekolah pendidikan inklusif ini, diharapkan bisa menghapus dominasi sistem pendidikan yang eksklusif. Karena dampaknya tak hanya dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus saja tetapi masyarakat tempat mereka tinggal pun bisa terbebani karena ketidakmampuan mereka dalam bermasyarakat. Bukan hanya terbebani, yang justru berbahaya adalah jika muncul sikap dan perilaku diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus dari masyarakat, khususnya teman-teman sebaya mereka. Dengan mendorong semakin masifnya pola pendidikan inklusif ini, diharapkan masyarakat juga mampu menghargai berbagai perbedaan di antara mereka, termasuk dengan orang-orang dengan disabilitas. Selain penyediaan fasilitas publik yang nyaman, pelayanan kesehatan dan perlindungan keamanan, maka pendidikan inklusif merupakan modal penting menjadikan Jakarta kota Layak Anak dan Jakarta yang manusiawi.



TAGS


-

Author

Follow Me