Problematika Jakarta, Saatnya Jakarta Bergerak Perbaiki Bersama

26 Aug 2011

Problematika yang sudah pasti dirasakan semua kalangan tentunya banjir & kemacetan. Ada juga yang secara langsung dirasakan strata ekonomi menengah bawah, khususnya bidang akses pendidikan bagi seluruh warga (miskin, berkebutuhan khusus, pengidap autisme dlsb.) dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan layak bagi semua strata masyarakat.

Mengurai masalah banjir tak bisa singkat, apalagi memang letak dataran yang cukup rendah bila dibandingkan dengan permukaan laut. Namun pembangunan pembangunan di atas Ruang Terbuka Hijau dan pesisir; pengerukan, penimbunan oleh pengembang, sangat signifikan dalam menambah titik area banjir di Jakarta. Penyelesaiannya tentu dengan menghentikan pembangunan seperti ini dan ketegasan menggusur bukan hanya rakyat kecil tapi juga pertokoan dan perumahan mewah yang telah melanggar dan akibatkan banjir di sekitarnya.

Menyoal kemacetan, kita dapat banyak belajar dari Singapura dan Hong Kong memiliki sistem transit yang sangat berhasil dan penggunaan mobil yang sangat rendah. Mereka memilih untuk memprioritaskan MRT daripada kendaraan bermotor pribadi maupun transportasi umum mobil.

Untuk mencapai kesuksesan tersebut diperlukan cara2 untuk pertama merubah budaya penggunaan kendaraan bermotor yg sangat tinggi.

Beberapa cara tersebut adalah sebagai berikut:

1.Meningkatkan orientasi pejalan kaki di daerah pusat/keramaian kota dengan membangun trotoar lebar serta akses pejalan kaki lainnya seperti jembatan penyebrangan dll.

2.Pembatasan parkir.
Efektif integrasi antara kereta api dan
bus. Pengembangan layanan angkutan kereta yg mengelilingi kota.

3.biaya kepemilikan mobil yg tinggi dengan berlakukan pajak yang tinggi pada mobil, mencabut subsidi bahan bakar tanpa kecuali khusus untuk DKI Jakarta dan menaikkan biaya administrasi lainnya serta pajak dan
biaya parkir yg mahal.

4.Perencanaan kota benar-benar berbasis integrasi sistem transit
Massal yang cepat (MRT). Meningkatkan orientasi pejalan kaki dan sepeda untuk akses lokal
ke pusat-pusat. Perencanaan penggunaan lahan benar-benar tidak didasarkan pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Mengenai kesehatan dan pendidikan warga, akses bagi siapapun tanpa kecuali harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan ada lagi Rumah Sakit yg menolak pasien karena tidak mampu secara ekonomi. Pendidikan gratis di Sekolah2 Negeri, juga harus terbuka bagi anak dengan kebutuhan khusus dari keluarga pra-sejahtera. Kesempatan mendapat pendidikan yang sesuai dan spesifik juga harus berlaku untuk anak yang cacat fisik, autis, dan dengan kebutuhan khusus lainnya.

Semua itu tak mungkin bisa terlaksana seperti harapan kita semua tanpa menyentuh dan mencoba semaksimal mungkin memecahkan muara persoalan bangsa ini: “kemiskinan Integritas” Kejujuran adalah prinsip dasar integritas. Jakarta sebagai ibukota termasuk pengidap tingkat akut bila ketidakjujuran kita ibaratkan sebagai penyakit.

Menilik kasus Abrar putra ibu Irma Windi yang membongkar konspirasi contek massal yang diorganisir guru-guru & Kepala Sekolahnya. Yang akhirnya pihak sekolah bersama beberapa oknum Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan mengajak orang tua murid lainnya untuk justru mengucilkan Abrar (12 tahun) yang berani jujur.

Bayangkan di tingkat pendidikan dasar, anak sudah dididik untuk tidak jujur, manusia Indonesia seperti apa yang diharapkan tumbuh dari sistem seperti ini? Jual beli kekuasaan jadi biasa, jual beli keadilan jadi tradisi semua karena bangsa ini miskin integritas. Muaranya adalah ketidakjujuran, cermin jalan pintas. Jalan pintas untuk lulus ujian, jalan pintas untuk sukses.

selama 10 tahun terakhir ratusan hektar Ruang Terbuka Hijau hilang, dibangun Mall atau apartemen & perumahan eksklusif, beberapa hari terakhir pun muncul lagi isyu jual beli perda Rencana Tata Ruang Wilayah dimana 30 tahun perencanaan pembangunan dan pengembangan ibukota ditransaksikan dalam bentuk rupiah-rupiah puluhan, ratusan juta dan milyaran antara “Pengembang Properti-Pemprov-DPRD”. Sementara 27 ribu papan reklame dibiarkan tak bayar pajak selama thn 2010 (hampir 30 Milyar hilang tahun lalu dari sini), rehab gedung-gedung sekolah yg dikerjakan tangan ketiga bahkan keempat yang tak gunakan material sesuai spesifikasi sehingga rawan bocornya anggaran hingga 60% per unit. Ini menjadi biasa. Biasa bagi pelaku. Biasa bagi penegak hukum bahkan mayoritas wakil rakyat.

Masyarakat harus lebih serius dalam berdemokrasi, karena ‘dari’ ‘untuk’ dan ‘oleh’ rakyat artinya partisipasi masyarakat tak selesai di bilik suara. Peran serta aktif masyarakat Jakarta dengan terlibat langsung dalam pengambilan-pengambilan keputusan di tingkatan terendah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Komite Sekolah, menjadi sukarelawan gerakan gerakan sosial, aktif berdemokrasi dan selalu memilih dalam proses Pemilu serta terus mengawasi, mengkritisi juga mengapresiasi politisi-politisi yang mewakili kita. Masyarakat, politisi, birokrasi harus bersama merawat ibukota tercinta dan membawanya ke arah yang membanggakan. Menjadikannya kota yang memanusiakan warganya, berbudaya luhur dan nyaman untuk semua.


TAGS Poltik Jakarta Foke WANDA Hamidah Gubernur DKI DPRD korupsi kejujuran integritas pemimpin bergerak


-

Author

Follow Me