CATATAN AKHIR TAHUN 2010 Komnas Perlindungan Anak

21 Dec 2010

Gerakan Nasional

Melawan Kekejaman Terhadap Anak

“Lawan Kekejaman Terhadap Anak”

Jakarta, 20/12/2010 - Jutaan anak di negeri ini terlantar dan jumlahnya bertambah setiap tahun. Mereka menjadi korban kekerasan, diperjualbelikan, dipekerjakan diluar batas perikemanusiaan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini, banyak anak-anak menderita akibat deraan psikis, dikekang, diseret ke pengadilan, disalah mengerti dan diabaikan. Anak-anak kita ini kelak akan tumbuh dewasa menjadi generasi yang hilang.

Fakta menunjukkan, suatu hari di awal 2010 lalu, seorang perempuan muda dengan perut buncit mendatangi Terminal 4 yang khusus melayani pemulangan Tenaga kerja Indonesia di Selapayang, tak jauh dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Perempuan itu Nur faridah (bukan nama sebenarnya) tengah hamil delapan bulan. “Saya mencari orang yang mau merawat anak saya nanti,” katanya saat di temui Tim Investigator KomNas Perlindungan Anak. Wajahnya sendu dan airmatanya meleleh. Farida baru berusia 20 tahun. Gadis asal Cirebon, Jawa Barat ini, baru saja kembali dari Riyadh, Arab Saudi. Dia terpaksa berhenti dari pekerjaanya menjadi pembantu rumah tangga, setelah diperkosa majikannya di Arab sana. Farida pulang membawa aib, membawa malu dan membawa bayi di dalam kandungannya. “Sebenarnya, saya mau merawat bayi saya sendiri,” katanya, terisak. Namun, orangtuanya murka. Dengan alasan malu pada tetangga dan kerabat, Farida diusir. Tercampak dan terlunta-lunta, dia mengambil jalan pintas : menjual bayi dalam rahimnya. “Silahkan ambil anak saya, asalkan biaya persalinannya ibu tanggung,” bisik farida.

Penjualan bayi dalam kandungan tidak hanya terjadi di Selapajang. Awal 2010 juga mencatat insiden serupa di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat tak kurang dari 24 kasus ibu menjual janinnya sendiri di sana. Salah satu pelakunya, Suryani (bukan nama sebenarnya), 25 tahun. Suryani melepas bayinya dengan imbalan Rp. 1 juta hanya untuk sekedar membayar biaya melahirkan. Apa sebenarnya pemicu insiden memiriskan hati macam itu? Kemiskinan? Kebodohan? Ketidakpedulian? KomNas Perlindungan Anak mencatat ada banyak sekali motif di balik penjualan anak, namun tetap sulit menjelaskan fenomena ini dengan memuaskan. Komisi Nasional Perlindungan Anak, menyimpulkan penyebabnya dalam satu kalimat, “Anak cenderung dilihat sebagai komoditas.”

Tak heran, kasus demi kasus pelanggran hak anak , muncul setiap hari. Media massa dipenuhi berita mengenai anak yang jadi korban tindak kekerasan, korban eksploitasi, korban diskriminasi, penelantaran, hingga kematian. Anak jelas tak mampu melindungi dirinya sendiri. Mereka tersudut, menjadi korban, tanpa daya melawan. Meski satu-dua kasus berhasil dibongkar polisi, peristiwa penculikan anak dan bayi tak kunjung mereda. Pada periode Januari - Desember 2009, Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 102 pengaduan anak hilang dari masyarakat. Sebanyak 22 orang diantaranya raib dari Rumah Sakit, klinik bersalin, dan Puskesmas. Setahun kemudian, bukannya menyusut malah meningkat manjadi 110 kasus. Dari jumlah itu, 26 anak hilang dari lingkungan rumah, sekolah, dan tempat-tempat bermain anak. Bayi yang menjadi sasaran penculikan di Rumah Sakit, Klinik bersalin maupun Puskesmas umumnya adalah bayi-bayi berumur di bawah lima hari.

Awal tahun ini, kita mendengar kabar bayi yang diculik dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kembangan, Jakarta Barat. Setelah itu, ada kabar serupa dari Rumah Sakit Umum Daerah Semarang, Jawa Tengah. Beruntunnya kasus-kasus macam ini Komisi Nasional Perlindungan Anak menduga kuat ada sindikat besar yang mengendalikan operasi penculikan bayi-bayi ini. Sejumlah riset dan penelusuran Komnas Anak juga menemukan anak dan bayi yang diculik itu rata-rata dijual untuk adopsi ilegal di dalam dan diluar negeri. Para penculik umumnya mendapat upah 5-10 juta untuk mengganti biaya persalinan dan perawatan saja. Dalam pertengahan tahun 2010, muncul keresahan masyarakat atas kejadian penculikan anak untuk tujuan penjualan organ tubuh. Keresahan ini muncul pertema sekali dari Jawa Tengah kemudian merambah ke Tangerang, Bogor dan Bekasi. Akibat keresahan tersebut, di Tangerang 2 orang yang dicurigai masyarakat sebagai pelaku dibakar hidup-hidup, 5 orang menderita luka-luka, 2 orang di Bogor dan 1 orang di Bekasi juga dibakar oleh masyarakat dengan cara hidup-hidup. Awal November sampai Januari 2010, keresahan yang sama dialami oleh masyarakat pedesaan dan kota di Riau, Tapanuli selatan, Palembang dan kotan Medan.

Meski sudah ada peraturan yang secara tegas pemberian sanksi, toh kasus-kasus penculikan bayi di Rumah Sakit dan klinik masih terus terjadi. Beberapa bayi memang bisa dilacak dan kembali ke pelukan orangtuanya, tapi lebih banyak yang hingga kini hilang, tak diketahui nasibnya. Ini menunjukkan ada masalah yang lebih mendasar. Kegagalan pencegahan penculikan bayi yang ditandai dengan terus berulangnya kasus-kasus macam ini adalah satu contoh kelalaian pemerintah pada upaya perlindungan anak.

Sementara sebagian bayi dijual, sebagian lainnya kehilangan haknya yang paling mendasar yaitu: hak untuk hidup. Pada kurun waktu 2006-2010, Komnas Anak menemukan fakta ada 4.382 laporan tentang anak yang diaborsi. Itu baru yang dilaporkan. Yang dilakukan diam-diam tentu lebih banyak lagi.

Dari hasil diskusi terarah (Focus Group Discussion) yang diadakan Komnas Anak dengan 4.726 anak-anak pelajar Sekolah Menengah Atas di 12 kota besar, pada 2009 lalu, terungkap sejumlah data mengejutkan. Sekitar 21,22% remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi, dengan berbagai alasan. Angka itu tak mengejutkan mengingat tak kurang dari 93,73% responden mengaku pernah berhubungan seksual dengan teman sebaya, pacar, atau orang lain

Jika tidak dijual atau diaborsi, masih ada satu lagi kemungkinan penderitaan bayi-bayi di negeri ini, yaitu dibuang. Sepanjang tahun 2009-2010, Komnas Anak memantau 824 kasus pembuangan bayi. Sekitar 68% dari bayi yang dibuang itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi pembuangannya beragam, mulai bak sampah, halaman atau teras warga masyarakat, sungai, got, dan pembuangan air selokan, rumah ibadah, rumah bersalin, terminal bis sampai stasiun kereta api, halte dan tempat pemakaman umum.

Lolos dari fase rawan saat masih bayi, tidak berarti anak-anak bebas dari kesengsaraan. Ancaman penculikan masih menghantui. Anak bibawah 12 tahun biasanya diculik untuk dijadikan pengemis, pengamen, atau dipaksa bekerja ditempat pelacuran. Sejumlah data mengenai skala kejahatan perdagangan anak yang doperdagangkan per tahun, 30 persen di antaranya adalah perempuan di bawah 18 tahun. Nasib mereka biasanya berakhir di lokasi prostitusi.

Investigasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Pontianak beberapa tahun lalu menemukan ratusan remaja Indonesia terdampar di rumah-rumah pelacuran di perbatasan Brunei Darussalam - Malaysia. Sebuah sindikat perdagangan anak yang terorganisir rapi, menculik anak-anak ini dari Indonesia dan menjual mereka ke cukong-cukong pemilik rumah bordil di sana.

Kekerasan seksual memang salah satu ancaman paling nyata didunia anak. Komnas Anak setiap harinya menerima pengaduan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kurun waktu 2010 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan justru biasanya orang yang dikenal anak. Sebagian besar korban adalah anak perempuan berusia 6-15 tahun, meski ada juga satu kasus dimana korbannya masih berusia kurang dari 1 tahun.

Tak tahan dengan kondisi mengenaskan di rumah, tak sedikit anak yang memilih melarikan diri ke jalanan. Pada tahun 2010, ketika pertama kali dilakukan pendataan secara nasional, ditemukan ada sekitar 240.000 anak jalanan di 12 kota besar di Indonesia. Sekitar 5-7% dari mereka, mengaku lari dari rumah karena kekerasan dalam rumah tangga. Setiap tahun, jumlah anak jalanan terus meningkat. Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada 2009 mencatat ada 5,4 juta anak terlantar di seluruh Indonesia.

Itu baru soal kekerasan terhadap anak. Eksploitasi ekonomi atas anak juga masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pada tahun 2000, Badan Pusat Statistik menemukan ada 2,1 juta anak di Indonesia yang bekerja pada situasi buruk. Sekitar 50% dari total pekerja anak itu, bekerja sampai 35 jam seminggu.

Data International Labour Organization (ILO) bahkan menunjukkan angka yang lebih banyak. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani isu perburuhan itu menemukan sekitar 8 juta pekerja di Indonesia berusia di bawah 15 tahun. Umumnya mereka bekerja pada sektor-sektor pekerjaan yang sebenarnya terlarang untuk anak, seperti industri perikanan (umumnya anak dipekerjakan sebagai penjaga jermal-usaha penangkapan iklan di lepas pantai), pertambangan, konstruksi, transportasi, dan industri kimia.

Masalah anak di Indonesia makin karut-marut akibat tidak tegasnya keberpihakan negara. Ambil saja contoh sederhana soal hak identitas anak. Kenyataannya menunjukkan masih adanya jutaan anak Indonesia yang lahir tanpa adanya akte kelahiran. Padahal, menurut Konvensi internasional mengenai hak anak sudah menegaskan bahwa mendapatkan identitas dan nama adalah hak anak yang pertama dan fundamental. Tanpa identitas yang sahih, anak akan kesulitan memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

Pada 2009 yang lalu, 12 Lembaga Perlindungan Anak melakukan survey di 7 kota besar di Indonesia, dan menemukan 11 juta anak balita belum memiliki akte kelahiran. Ketika ditanya, orang tua menuding proses yang berbelit-belit sebagai alasan utama mereka enggan mengurus sertifikat kelahiran anak. Birokrasi yang panjang dalam pengurusan pencatatatan kelahiran adalah bagian dari kelalaian dan ketidakpedulian pemerintah. Tanpa sertifikat, anak terancam status dan perlindungan hukum.

Minimnya niat politik pemerintah dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak juga tercermin dari peningkatan angka kekerasan anak. Sepanjang 2010, Komnas Perlindungan Anak menerima 2.335 pengaduan mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat dari jumlah pengaduan di 2009, yakni 1.998 kasus. Dari total pengaduan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak, sebanyak 62,7% adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaaan, pencabulan, sertas incest. Selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Peningkatan angka kekerasan ini menyingkap wajah lain dari mereka yang seharusnya menjadi penanggung jawab kemaslahatan anak. Data Komnas Anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak acap kali terjadi di lingkungan terdekat, seperi di Rumah Tangga, sekolah, Lembaga Pendidikan, dan lingkungan anak. Pelakunya pun tidak jauh-jauh : orangtua, paman, guru, bapak/ibu angkat, maupun ayah-ibu tiri.

Inilah potret kusam masalah anak di negeri ini. Mereka yang seharusnya berada di garda terdepan untuk melindungi malaikat-malaikat kecil titipan Tuhan ini, malah sadar tidak sadar bersengkongkol untuk merusak mereka. Negara, pemerintah, masyrakat, kerabat, dan orangtua, seharusnya bertanggungjawab dalam menjamin hak anak. Sekarang, mereka justru hanya berbagi dosa.

Bisa jadi, itulah mengapa jutaan anak Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan bersekolah. Pada 2009 lalu, di kelompok usia 7-15 tahun, ada 2,5 juta anak yang tidak mengenyam bangku sekolah. Sementara di usia 13-15 tahun ada 1,8 juta anak yang tidak bersekolah. Selain faktor ekonomi orang tua, jauhnya jarak sekolah dengan pemukiman mereka juga dituding sebagai biang keladi.

Anak-anak Indonesia yang hidup di perkebunan kelapa sawit di Tawau dan Sabah, Malaysia adalah korban nyata dari ketidakberpihakan pemerintah memenuhi identitas anak. Pada 2009 lalu, Komnas Anak menemukan bahwa ada lebih dari 30.000 anak usia sekolah yang tidak punya akte kelahiran di sana. Pemerintah Malaysia tidak mau mendata mereka sebab mereka lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia. Pemerintah Indonesia yang seharusnya bertanggungjawab juga abai akan hak mereka. Akibatnya, nasib mereka kini terombang-ambing, kehilangan hak memperoleh pendidikan, dan terancam buta aksara.

Selain di bidang pendidikan, negara juga masih abai memenuhi hak anak di bidang kesehatan. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani hak anak, UNICEF, pada tahun 2009 lalu mengumumkan ada 10 juta anak di bawah 5 tahun (Balita) di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dan protein. Kasus ini tidak hanya terjadi di daerah miskin. Di provinsi yang dikenal maju, seperti Sumatera Barat pun ditemukan ada 23.000 anak dengan gizi buruk.

Ancaman kesehatan di dunia anak adalah penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Persoalannya makin kronis karena semakin tahun jumlah anak yang mencandu narkoba terus meningkat. Pada 2004, pasien narkoba remaja di Rumah Sakit yang khusus menangani kasus ketergantungan narkoba hanya 2000-an orang. 5 tahun kemudian, pada 2009 lalu, jumlahnya sudah naik empat kali lipat. Parahnya, rata-rata pecandu narkoba di bawah 19 tahun. Tak heran jika 2006, Badan Narkotik Nasional mengumukan bahwa 80% dari 3,2 juta pecandu narkoba adalah remaja dan pemuda. Ketergantungan remaja pada heroin dan zat berbahaya lain membuat mereka acuh pada panduan kesehatan. Penggunaaan jarum suntik secara bergantian misalnya, adalah praktek yang lazim di kalangan remaja. Ini membuat mereka bersiko tertular virus mematikan HIV/AIDS. Pada September 2009 lalu, Kementerian Sosial Republik Indonesia merilis kabar bahwa ada 464 anak Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun mengidap HIV/AIDS. Selain dari jarum suntik, pemakai narkoba anak itu mewarisi HIV dari ibu mereka. Aalah tanggung jawab negara menjamin anak-anak ini mendapat pelayanan kesehatan yang menjadi hak mereka.

Selain masalah Narkoba dan HIV/AIDS, di tahun 2010 ini kita dikejutkan dengan fenomena Baby Smoker. Indonesia merupakan negara ketiga yang paling besar mengkonsumsi rokok setelah Cina. Fenomena yang terjadi adalah tidak hanya orang dewasa yang cukup umur saja yang merokok, melainkan anak balita yang masih berumur di bawah lima tahun pun sudah merokok. Di tahun 2010, Komnas Perlindungan Anak memantau ada 5 kasus balita yang kecanduan rokok, dari 5 batang per hari sampai 40 batang per hari. Dengan rentang usia mulai merokok 18 bulan sampai usia 4 tahun dan lama masa merokok sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Komnas Perlindungan Anak prihatin dan khawatir karena jumlah anak yang merokok mengalami lonjakan yang signifikan. Data Susenas menunjukan Prevalensi perokok yang mulai merokok pada usia 5 - 9 tahun meningkat lebih dari 4 kali lipat sepanjang tahun 2001 - 2004, sedangkan remaja usia 15 - 19 tahun meningkat sebanyak 144% selama tahun 1995 hingga 2004.

Konvensi PBB tentang Hak anak dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, Pasal 59 memastikan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus(Children Need Special Protection) bagi anak-anak yang menjadi korban zat adiktif. Sementara itu, UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 113 ayat 2 dengan jelas mengatakan bahwa rokok adalah zat adiktif. Karena itu, sudah jelas kedua Undang-undang tersebut memberikan mandat yang kuat bagi pemerintah untuk SEGERA memastikan anak-anak mendapat perlindungan khusus yang sama urgensinya dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, traficking, situasi darurat, penculikan,eksploitasi dan lainnya.

Masalah perdagangan anak juga telah menjadi ancaman bagi anak. Di Indonesia sendiri, sepanjang tahun 2010, Komnas Anak menemukan 405 kasus perdagangan anak yang dijual untuk eksploitasi seksual. Selain itu, Komnas Anak juga menerima 7 kasus soal bayi yang diperdagangkan dengan kedok adopsi emlalui klinik persalinan. Kasus bayi Rochman-Lani tadi tergolong perdagangan bayi dengan motif adopsi ilegal. Namun, data ini hanya puncak dari gunung es. Selama ini, Komnas Perlindungan Anak memang hanya lebih banyak menunggu pengaduan ketimbang aktif mencari tahu berapa banyak orang tua yang kehilangan anaknya akibat model-model perampasan bayi seperti yang dialami Rochman dan Lani. Tak sulit menebak apa yang bakal terjadi jika orang tua yang kesulitan ekonomi terdesak oleh tawaran yang tergiur tawaran setan-setan makelar sindikasi perdagangan anak. Terlebih jika persoalan terbesarnya, yakni cara pandang yang keliru dalam memaknai posisi anak di dalam keluarga dan masyarakat masih belum terpecahkan.

Satu lagi masalah anak yang tidak bisa dipandang sebelah mata, yaitu anak-anak korban bencana alam. Akhir Agustus 2010 silam, kita dikejutkan dengan meletusnya Gunung Sinabung, Karo - Sumatera Utara. Dalam bencana ini berdasarkan data satkorlak Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung ada 20.062 jiwa yang menjadi pengungsi di 24 titik pengungsian di 9 kecamatan. Sementara berdasarkan data asesmen Komnas Perlindungan Anak di 5 titik pengungsian ada 1.385 anak yang tinggal di tempat pengungsian. Sementara itu, dipenghujung Tahun 2010 ada tiga bencana yang terjadi dalam waktu yang berdekatan banhkan relatif bersamaan yaitu Banjir Bandang Wasior, Gempa Bumi dan Tsunami di Pulau Mentawai serta Letusan Gunung Merapi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setidaknya ada 9.016 jiwa yang menjadi pengungsi karena bencana banjir bandeng Wasior, 14.983 jiwa menjadi pengungsi karena gempa bumi dan tsunami di Mentawai Sumatera Barat dan sedangkan Letusan Gunung merapi mengakibatkan 66.500 orang menjadi pengungsi.

Melihat data-data di atas terlihat bahwa anak belum menjadi bagian yang penting dalam mekanisme penangulangan kebencanaan di Indonesia. Ini dapat terlihat bahwa tidak adanya data terpilah anak dalam pendataan korban bencana di lokasi bencana. Padahal dalam kondisi bencana anak adalah salah satu kelompok rentan yang memerlukan penanganan dan penanggulangan secara khusus sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketidakadaan data khusus anak dalam situasi bencana ini dapat berdampak kepada tidak efektifnya penyaluran bantuan khusus anak. Karena distribusi logistic harus didasarkan pada data korban untuk menghindari penumpukan dan pembagian distribusi yang tidak merata. Ketidakadaan data terpilah ini juga dapat berdampak terhadap efektifitas pendampingan dan perlindungan anak korban bencana yang dilakukan.

Melihat luasnya cakupan masalah anak di Indonesia, tentu dibutuhkan kerjasama antar sektoral dan keterlibatan peran serta masyarakat untuk menanggulangi. Sayangnya, seperti yang sudah ditunjukkan dari sejumlah laporan di atas, pemerintah dan pemangku kepentingan lain, harus diakui masih tampak bekerja terbata-bata secara kolektif. Komnas Anak menilai ada beberapa faktor yang menjadi penyebab yakni :

1. Lemahnya keterlibatan maupun partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di lingkungan masing-masing masyarakat.

2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terutama keluarga mengenai hak-hak anak yang telah dijamin oleh berbagai hukum positif yang berlaku dan pola pengasuhan yang masih lebih mengedepankan otoritas keluarga (atas nama pendisiplinan) ketimpang pola pengasuhan yang partisipatif.

3. Harus diakui bahwa telah terjadi degradasi nilai dan krisis solidaritas antar masyarakat untuk saling mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungannya masing-masing.

4. Pengetahuan pemerintah-terutama aparat penegak hukum-menyangkut hak anak yang diatur dalam Konvensi Internasional dan hokum positif tentang Hak Anak masih sangat kurang, sekalipun Pemerintah (lintas kementerian ditambah, Kepolisian, Kejaksaaan dan Manhkama Agung) telah menandatangani Kesepakatan Bersama untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

5. Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan isu anak selama ini masih bersifat sektoral dan Kurang melibatkan pemangku kepentingan lain di masyarakat.

6. Kordinasi antara Lembaga Perlindungan Anak di masyarakat dan Lembaga Pemerintah, belum berjalan efektif. Banyak kasus yang diadukan masyarakat ke Lembaga seperti; Lembaga Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Anak, belum mendapat tanggapan secara tepat oleh masing- masing pemerintah daerah.

7. Masih sangat minimnya anggaran yang dialokasi masing-masing pemerintah Daerah untuk Perlindungan Anak.

8. Masih langkahnya regulasi yang menjamin Perlindungan Anak dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai regulasi jaminan Perlindungan Anak baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi.

Untuk mengatasi kelamahan-kelemahan di atas, sangat membutuhkan kesungguhan politik pemerintah. Pasalnya, tanpa dukungan program yang spesifik dan upaya khusus lainnya dari pemerintah, maupun keterlibatan peran serta masyarakat, dunia usaha serta Organisasi Sosial Masyarakat tidak akan pernah ada perbaikan kondisi anak di Indonesia. Bisa-bisa masalah akan terus bertumpuk, tiap tahun bisa terus bertambah, tanpa ada solusi konkret untuk mengatasinya.

Amanat pasal 20 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, secara jelas menyebutkan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Oleh karena itu, guna mewujudkan gerakan budaya anti kekejaman terhadap anak ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara, KomNas Perlindungan Anak mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengimplementasikan gerakan ini dimulai dari lingkungan terkecil keluarga, orang tua, dan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diantaranya.

1. Melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sekolah guna membangun kesadaran orang tua dan kemampuan para pendidik agar mampu menghindari kekerasan, menghormati dan memenuhi hak-hak anak, lingkungan sosial masyarakat, Negara dan pemerintah.

2. Bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mendorong lingkungan RT dan RW dan kelurahan Layak Anak serta melahirkan kesepakatan tentang TATA TERTIB tentang Perlindungan Anak di lingkungan warga.

3. Bekerja sama dengan, Badan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi menginisiasi lahirnya Peraturan daerah mengenai Perlindungan Anak yang holistik.

4. Mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perlindungan Anak dari Kekerasan.

5. Mendukung Kementerian Sosial Republik untuk mensukseskan program Pemberdayaan keluarga Harapan di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Oleh karena itu, untuk merajut kembali nilai-nilai Solidaritas maupun kesetiakawanan ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah hampir pudar, bersamaan pula dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional Serta Peringatan Hari Ibu Desember 2010, Komisi Nasional Perlindungan Anak mengajak seluruh komponen bangsa, sekaligus Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia dan Ibu Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak berkenan mencanangkan GERAKAN NASIONAL MELAWAN KEKEJAMAN TERHADAP ANAK.

Demikianlah catatan akhir tahun ini dibuat.

Jakarta, 21 Desember 2010

KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK

Arist Merdeka Sirait Samsul Ridwan

Ketua Umum Sekretaris Jenderal


TAGS


-

Author

Follow Me