Konsep Pajak

3 Dec 2010

KONSEP PAJAK

Oleh: Wanda Hamidah, SH. M.Kn

Jawaban Sdr. Gubernur menanggapi pandangan Fraksi Amanat Bangsa terhadap 11 Raperda Pajak dimaksud pada tanggal, 03 Mei 2010, diantaranya adalah:

1. Akan menerapkan pembayaran pajak kepada Wajiab Pajak dengan system pajak online, terutama adalah untuk WP Hotel, Restoran dan Pariwisata. System online ini adalah untuk menekan angka kebocoran; Hal ini tidak terbukti.

2. AkanLebih meningkatkan manajemen etos kerja “menuju paripurna” pada tata kelola keuangan daerah “dibidang perpajakan”. Hal ini tidak terbukti.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Pajak tertuang didalam UUD-RI 1945 Pasal 23 Ayat (2). Artinya, Negara/Daerah membutuhhkan dana segar untuk dapat membiaya segala keperluannya demi terciptanya kesejahteraan rakyat. …. Pandangan kami terhadap slogan kesejahteraan rakyat yang banyak tertuang dan terjemahkan di berbagai literature peraturan dan perundang-undangan hanya dijadikan slogan jargon untuk memuluskan ambisi politiknya. Untuk itu kami minta kepada Gubernur DKI Jakarta bahwasanya kesejahteraan rakyat harus terus dapat wujudkan dan diperjuangkan.

Sdr, Gubernur

Keberhasilan pemasukan pajak dengan cara menekan sektor riil/Investasi adalah merupakan kesalahan besar dan fatal. Akibatnya Investasi tdk berkembang, jika investasi tdk berkembang berarti menaruh konsekwensi tidak akan adanya pemasukan lagi kepada negara. Maka pada akhirnya Negara/Daerah akan lemah.

Begitupun juga Kalau Kita atau Jika kita Mau menaikan angka prosentasi pengenaan pemungutan pajak pajak kepada wajib pajak sesunngguhnya nya adalah Hal yang Sangt-sangat keliru. Lagi-lagi Pertanyaan kami dari F A B adalah:

1. Faktor Apa Saja Yang dijadikan Alat Ukur atau Alasan Sdr Gubernur Menaikan Atau Menurunkan Tarip Prosentasi Pajak?

2. Data-data Populasi atau Potensi Para Wajib Pajak Sesungguhnya Ada Berapa Banyak? …. Baik Itu Pajak Hotel, Restoran, Pajak Parkir Dan setersunya….

3. Bagaimana Kondisi Peta EXISTING sesungguhnya mengenai Populasi dan Potensi Para Obyek Pajak di Lima Wliayah (Jakarta Pusat-Jakarta Timur-Jakarta Barat-Jakarta Utara dan Jakarta Selatan)?

Contoh. Misalnya:

TH. ANGG

1

2

3

4

5

Pajak Daerah

Retribusi Daerar

Hasil Perusahaan Milim Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

Lain-lain PAD Yang Sah

J U M L A H

2008

8,751,773,782,037

395,639,557,901

160,776,060,356

1,147,381,541,653

10,455,570,941,947

2009

8,560,332,235,980

418,930,556,651

190,102,660,688

1,438,789,724,465

10,608,155,177,783

LEBIH (kurang)

(191,441,546,057)

23,290,998,750

29,326,600,332

291,408,182,812

152,584,235,836

%

-2.19%

5.89%

18.24%

25.40%

1.46%

TH. 2010

9,855,150,000,000

436,820,000,000

212,840,000,000

1,320,160,000,000

11,824,970,000,000

1,294,817,764,020

17,889,443,350

22,737,339,312

(118,629,724,465)

1,216,814,822,217

15.1%

15.1%

15.1%

15.1%

15.1%

KETERANGAN :

1. Potensi Tahun Berjalan Diambil Tahun Lalu ( Th 2009 - th 2008).

2. Prosentasi Adalah Hasil Dari Perhitungan Pendapatan Tahun Berjalan Diambil Tahun Lalu = Pendapatan Pajak Tahun 2009 sebesar Rp. 8,5 Trilyun Diambil Pendapatan Th 2008 Rp. 7,7 Trilyun. Halinya adalah Minus Rp. 191 Milyard atau Minus - 2,19 %.

Nah … Pertanyaannya adalah: Apa Yang Menyebabkan Faktor Pendapatan Pajak Terjadi Penurunan? Apakah Data-data Obyek WP Mendukung? Pemungutan atau Penagihan atau Pendapatan Pajak apakah berdasarkan Omzet WP atau Berdasarkan Flating (ditentukan rata-rata)?

3. Rencana Pendapatan Pajak Th Anggaran 2010 adalah Sebesar Rp. 9,8 Trilyun dan Pendapatan Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 8,5 Trilyun, atau akan ada rencana kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1,2 Trilyun.

Nah … Pertanyaanya dalah: Apakah Rasio Parameternya Yang Dapat Dijadikan Rencana Perhitungan Pendapatan Pajak tsb TA 2010 ? … Sedangkan Kalau Kita Melihat Rasio Th 2008 dan th 2009 sudah mengalami minus. Apakah Rasio Akal Sehat Kita dapat berbicara pada pokok persoalan ini?

Kemudian Kami sampaikan Pula Analisa dan Rekomendasi Rincian PAD dalam beberapa Sektor Pajak, dan Pada Sektor Retribusi Tdk Dapat Kami Tampilkan Secara Detail, dikarenakan Didalam BUKU LKPJ Sdr Gubernur DKI tdk tercatatkan rinciana Retribusi. Sebagaimana Tabel yangtertera.

TABEL 3.2 BAB III HALAMAN 6 DARI 20 HALAMAN

Analisa ini dihitung Secara Minimalis Untuk Membuktikan Tingkat Kewajaran

REALISASI PAJAK DAERAH TA 2009

365

50%

183

NO

U R A I A N

REALISASI

FORECASTING/PRAKIRAAN DATA POPULASI DAN POTENSI WAJIB PAJAK

KOPNDISI AWAL

PERDA

DKI

Rp

DATA WP MINIMALIS

PENDAPATAN PEMDA DARI WP

A

P A J A K

8,560,332,295,980

POPULASI

WP

POTENSI

WP

HARI

BULAN

1

Pajak Kendaraan Bermotor

2,766,961,102,529

2,000,000

1,000,000

15,120

230,580

1,5%

2

Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2,542,533,323,110

2,000,000

1,000,000

13,894

211,878

10%

3

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBNKB)

671,464,087,091

500

250

14,676,811

223,821,362

5%

4

Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

127,003,025,405

1,000

500

1,388,011

21,167,171

20%

5

Pajak Hotel

605,667,993,819

500

250

13,238,645

201,889,331

10%

6

Pajak Restoran

753,198,530,719

500

250

16,463,356

251,066,177

10%

7

Pajak Hiburan

267,319,692,454

100

50

29,215,267

445,532,821

15-10 %

8

Pajak Reklame

274,909,287,168

10,000

5,000

300,447

4,581,821

25%

9

Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

412,485,256,537

2,000,000

1,000,000

2,254

34,374

3-2,4-3-2,4 %

10

Pajak Parkir

138,789,997,148

50

25

30,336,611

462,633,324

20%

JUMLAH

8,560,332,295,980

6,012,650

3,006,325

105,650,416

1,611,168,839

Pajak harus dapat seiring dan sejalan dengan pesatnya pembangunan. Maka kebijaksanaan pajak harus dapat merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru di-berbagai macam sektor, karena pertumbuhan investasi berarti bertumbuhnya pula potensi pajak.

Artinya, proses pemajakan seharusnya bukan menjadi momok yang menakutkan dan beban bagi para Wajib Pajak, melainkan harus disadari sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada negara yang telah menghidupi dan menumbuhkembangkan berbagai keperluan masyarakat.

Pajak harus dapat seiring dan sejalan dengan pesatnya pembangunan. Maka kebijaksanaan pajak harus dapat merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru di-berbagai macam sektor, karena pertumbuhan investasi berarti bertumbuhnya pula potensi pajak.

DEFINISI PAJAK MENURUT PARA AHLI

Definisi - Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Publik Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Publik Investment.

3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan Pemerintah.

Artinya, proses pemajakan seharusnya bukan menjadi momok yang menakutkan dan beban bagi para Wajib Pajak, melainkan harus disadari sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada negara yang telah menghidupi dan menumbuhkembangkan berbagai keperluan masyarakat.

Bahwasanya kami dari Fraksi Amanat Bangsa sangat tersanjung atas jawaban Sdr Gubernur DKI. Karena :

1. System pembayaran Pajak dengan menggunakan Online System akan lebih menyederhakan birokrasi system pembayaran kepada para Wajib Pajak “WP”; Sayangnya hal ini tidak terbukti.

2. Online System Perpajakan menganut Azas-azas:

a. Azas Equality; dalam azas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak dan tdk ada diskriminasi;

b. Azas Certainty; dalam azas ini ditekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak, yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subyek pajak, kepastian mengenai obyek pajak, dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya;

c. Azas Conveniency Of Payment; Dalam Azas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat Bagi Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan, dan ini adalah inspirasi dari azas ekonomis;

d. Azas Efficiency; dalam azas ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah yang dipungut. Dan dalam system ekonomi “teori ekonomi” dikenal dengan “mengeluarkan biaya sekescil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya”

3. Etos kinerja didalam menata kelola keuangan daerah adalah merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pajak-pajak/retribusi yang dipungut adalah guna untuk untuk membiayai pembangunan di segala bidang. Karena Potensi PAD akan langsung terkait dengan kebutuhan belanja dan pelayanan umum di daerah. Dapat kami contohkan adalah sebagai berikut:

A. PENYEDIAAN DANA UNTUK BELANJA

1. Penghematan dan Kewajaran Belanja

2. Peningkatan kualitas pemilihan Program Prioritas (Usulan Kriteria: Pelayanan Minimal, Program bersifat empowering (pemampuan), Program yang bersifat Antipasi, serta kriteria lainnya)

B. PENGHEMATAN DANA

1. YANG SEHAT TIDAK MENJADI SAKIT

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Program Pengawasan Obat dan Makanan

c. Program Kebersihan Lingkungan Perumahan

d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular

e. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

f. Program Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

g. . . . (dan seterusnya)

2. YANG SAKIT CEPAT SEMBUH

a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

c. . . . (dan seterusnya)

3. YANG SAKIT RELATIF BERAT, DAPAT BERTAHAN SECARA MEDIK DAN EKONOMI

a. Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

c. . . . (dan seterusnya)

4. LOKASI PELAYANAN

a. Rumah Sakit Umum Daerah tipe . . .

b. Puskesmas

c. . . . (dan seterusnya)

Sehingga ada konsekwensi logis yaitu tanggungjawab bagi Negara/Daerah terhadap seluruh potensi pendapatan dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk jaminan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu kami meminta kepada seluruh Dinas Penghasil agar lebih meningkatkan profesionalime etos kinerjanya dibidang Intesifikasi dan Ekstensifikasi PAD “Pendapatan Asli Daerah”. … Dan kami juga meminta data-data seluruh populasi atau potensi Wajib Pajak dan Retribusi yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

CONTOH APBD 2009 DIBAWAH INI

1. Pendapatan Pajak Dari Kendaraan Bermotor TH 2009 di Pemprov DKI Jakarta setahun Rp. 2.766.961.102.529,- setahun, umpamanya Rp.2.766.961.102.529 dibagi dengan 4 juta kendaraan (besar-kecil termasuk motor roda dua) maka setahun wajib pajak Hanya Rp. 691.740 rata-rata “sungguh sangat minim” setahun adalah sangat sukar diterima oleh akal sehat. Sedangkan Wajib Pajak adalah terdiri dari Pemilik kendaraan pribadi-perusahaan besar dan kecil serta perkantoran Negeri dan Swasta. Maka pendapatan Pajak Kendaraaan bermotor dapat diduga keras terjadi penyimpangan/penyelahgunaan wewenang antara petugas pajak dan wajib pajak (Akibat Pemda DKI Tdk Transparan Terhadap Data Populasi WP).

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBNKB) Tahun Anggaran 2009 Rp. 671.464.087.091,- Umpamanya dibagi dengan 300 hari dan dibagi dengan 300 ribu kendaraan bermotor sehari dalam mengisi bensin/bahan bakar, maka hasilnya sehari pendapatan pajak adalah hanya sebesar Rp. 7.461,-. Sungguh sangat sukar diterima oleh akal sehat dan diduga modus operandi / Penyimpangan Pajak Bahan Bakar sangat diduga luar biasa besarnya penyimpangan dimaksud. Parameternya adalah; akibat Pemprov DKI Tdk Transparan terhadap data Populasi dan Potensi wajib pajak (WP).

3. Contoh: Penerimaan Pajak Hotel di APBD DKI Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 127.003.025.405,- setahun. Jika kita bagi dengan 11 Bulan Dlm Setahun, dan Kita Bagi Dengan Jumlah Wajib Pajak (WP) sebanyak 500 WP. Maka hasilnya adalah @ Rp. 100.944.666,- sebulan./WP. Jika dibandingkan dengan Hotel Sheraton Bandara Yang Menyetor Pajaknya ke Pemda Kota Tangerang dalam sebulan sudah di atas @ Rp.200 Juta dalam sebulan. Artinya Ada Dan diduga unsur penyimpangannya sangat amat besar Pemungutan Pajak Hotel di Pemprov DKI Jakarta. Hal ini akibat data Populasi WP yg dimiliki oleh Pemprov DKI Tdk Transparan.

4. Pendapatan Pajak Restoran di APBD Pemprov DKI Th 2009 Diduga sebesar Rp. 753.198.530.719 dalam setahun. Jika kita simulasikan Wajib Pajak Restoran adalah ada 1000 Orang Wajib Pajak Rerstoran, maka hasil pajaknya Pemprov DKI Hanya mendapatkan @ Rp. 62.766.544 Per Orang Wajib Pajak. Sungguh amat minim. ada berpakah sesungguhnya Restoran yang ada di Wilayah Pemprov DKI?. Saya yakin lebih dari 1000 Wajib Pajak Restoran. Dan Dugaan modus operandi/penyimpangan di Pajak Restoran Sangat Amat Besar.

5. Pendapatan Pajak Hib uran di APBD Pemprov DKI Th 2009 Diduga sebesar Rp.267.319.692.454,- dalam setahun. Jika kita simulasikan Wajib Pajak Hiburan adalah ada 1000 Orang Wajib Pajak , maka hasil pajaknya untuk Pemprov DKI Hanya mendapatkan @ Rp.22.276.641,– Orang Wajib Pajak. Sungguh amat minim. ada berpakah sesungguhnya Tempat Hib uran di ilayah Pemprov DKI?. Saya yakin lebih dari 1000 Wajib Pajak Hiburan . Dan Dugaan modus operandi/penyimpangan di Pajak Hiburan Sangat Amat Besar.

6. Pendapatan Pajak Rekalme Th 2009 APBD DKI direncanakan Rp. 274.909.287.168. Jika Kita Bagi Dengan 5.000 WP Reklame, maka hasilnya adalah hanya @ Rp. 54.981.857,-. Padahal kita amat tahu pajak Reklame tersebar hampir puluhan ribu di wilayah Pemprov DKI. diduga kuat ada modus operandi pajak yang diduga amat merugikan PAD/APBD Pemda DKI Jakarta.

7. Maka jika Pemprov DKI Mau memungut Pajak Warteg (Warung Tegal) sungguh amat sangat tidak manusiawi. Pajak memenuhi ajas keadilan dan kepatutan. Apakah Adil Pemda DKI Memungut Pajak Warteg alias pedagang kecil dan pemodal kecil? …. Apakah Patut Pemprov DKI Memungut Pajak WARTEG pedagang kecil dan pemodal kecil. Maka Warteg tidak lama lagi akan gulung tikar, dikarenakan akan ditinggalkan oleg para konsumennya/pelanggannya. pasti makan di warteg akan mahal karena harus bayar pajak. sungguh tidak manusiawi dan tidak adil serta tidak mendidik.

8. Menurut saya, agar kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk memungut pajak WARTEG agar tidak dilaksanakan demi untuk upaya sector ekonomi riil/pedagang kecil tetap tumbuh dan tidak mati/gulung tikar.

Wanda Hamidah, SH. M.Kn


TAGS


-

Author

Follow Me